28-11-06 08:29

Indonesia Belum Menjadi Tujuan Investasi

JAKARTA - Indonesia masih belum menjadi negara tujuan investasi karena belum memiliki daya saing yang baik. "Di mata dunia Indonesia itu rumit, terlalu protektif, birokratis, dan susah untuk diajak kerja sama," kata pakar bisnis Universitas Harvard, Michael Porter, dalam kuliah umumnya bertajuk "How to Make Indonesia More Competitive?" di Gedung Bank Indonesia, Selasa malam (28/11). Porter mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia semakin tidak dilirik sebagai negara tujuan investasi. Dalam catatannya, saat ini Indonesia berada jauh di bawah Vietnam, Kamboja, bahkan Papua Nugini. Porter mengatakan, ekonomi Indonesia stagnan dan berjalan di tempat padahal harga jual sumber daya alam meningkat dan Indonesia berada di kawasan yang pertumbuhannya paling cepat. Hal itu terjadi, kata dia, akibat tidak adanya konsensus di masyarakat untuk berubah dan menyelesaikan masalah. "Kami banyak mendengar soal reformasi tapi kami tidak pernah benar-benar melihatnya," kata Porter. Menurutnya, ada beberapa hambatan yang dihadapi Indonesia yaitu sistem politik demokrasi yang masih muda dan tidak stabil sehingga Indonesia masih berkelahi satu sama lain memperebutkan kekuasaan. Demokrasi, kata dia, memang cenderung membuat pemerintahan tidak stabil tapi di beberapa negara Baltik bisa berhasil karena ada konsensus dalam hal-hal yang mendasar dalam kebijakan ekonomi. Selain itu, lanjutnya, masalah juga muncul karena institusi bisnis dan sosial tidak stabil, buruknya infrastruktur, korupsi, dan kinerja BUMN yang tidak efisien. Menurut Porter, pemerintah tidak perlu privatisasi semua BUMN tetapi harus membuat perusahaan pelat merah profesional layaknya perusahaan swasta sehingga akuntabilitasnya baik dan hanya mempekerjakan karyawan yang benar-benar memiliki kemampuan baik. Porter menyarankan Indonesia membuat kebijakan makroekonomi yang stabil seperti mengontrol inflasi, sistem pajak yang efektif. Pengembangan industri, kata dia, juga lebih ke arah cluster dimana pemerintah tidak hanya mengembangkan satu perusahaan saja tapi juga industri di sekelilingnya. Ia mencontohkan dalam pariwisata, harus ada pengembangan cluster mulai dari hotel, restoran, suvenir, keimigrasian di bandara, hingga transportasi. Begitu juga dalam industri mineral, Porter mengatakan pemerintah jangan cuma menjual sumber daya alamnya tapi juga mengembangkan teknologinya. Porter menilai Indonesia perlu mencontoh Amerika Serikat dimana pemerintah federal hanya menerapkan aturan main sementara negara bagian bersaing untuk menciptakan iklim usaha terbaik. Persaingan antar daerah, kata dia, penting untuk memperbaiki iklim investasi negara. Yang terjadi di Indonesia, kata dia, justru sebaliknya. Menurutnya, provinsi yang seharusnya bersaing untuk ciptakan iklim yang baik malah bersaing mendapatkan alokasi dana terbesar dari pemerintah pusat. Pemerintah, kata dia, juga harus memperbaiki sistem hukum dan peradilan yang punya kredibilitas kurang dipercayai masyarakat internasional. Perusahaan asing, kata dia, ingin ada penyelesaian kasus hukum yang adil dan cepat. "Indonesia sanga baik dalam membuat peraturan tapi sanga buruk dalam implementasinya," ujarnya. Porter mengatakan, perbaikan birokrasi juga perlu dilakukan apalagi keruwetan birokrasi di Indonesia sudah melegenda. Porter berpendapat, Indonesia mengetahui langkah-langkah perbaikan ekonominya, namun hal tersebut tidak dijalankan. Ia mengusulkan Indonesia membuat badan khusus untuk menangani hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Prinsip yang terpenting, kata dia, bukan pemerintah yang bisa menciptakan kesejahteraan tapi perusahaan. Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus menciptakan iklim dimana perusahaan bisa produktif dan berdaya saing baik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mengetahui dan tidak menyangkal adanya masalah-masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi tersebut. Hanya saja, kata dia, saat ini ada beberapa masalah warisan masa lalu yang menyulitkan pemerintah. Sementara itu Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dalam pidato penutupan acara tersebut mengatakan data yang digunakan Porter banyak dari tahun 2004 sementara saat ini kondisi sudah berubah. Kalla mencontohkan, situasi politik sudah mulai stabil dan pemberantasan korupsi sudah berjalan baik. Kalla mengakui Indonesia belum kompetitif karena bunga bank yang tinggi, mahalnya biaya listrik, serta tidak lancarnya logistik akibat infrastruktur jalan yang belum memadai. Karena itu, kata dia, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang baik untuk investasi termasuk memberikan jaminan untuk proyek. Menurutnya, ada persepsi yang salah bahwa Indonesia tidak punya uang karenanya berkeliling ke luar negeri untuk mencari dana. Padahal, ia melanjutkan, ada dana sebesar US$ 20 milar di bank. Kalla mengatakan, dana itu seharusnya tidak didiamkan saja. Pemerintah, kata dia, akan menggunakannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti membangun infrastruktur untuk menciptakan multiplier effects. Kalla menyatakan dirinya optimistis ekonomi Indonesia akan maju. "Dengan upaya kecil saja kita tumbuh enam persen artinya dengan upaya lebih kita bisa tumbuh lebih besar lagi," ujarnya.

SUMBER: KORAN TEMPO | OKTAMANDJAYA WIGUNA