Kredibilitas Lembaga Survey di Indonesia

07-04-09 03:28 Umur: 1 yrs

Sejak reformasi berlangsung di Indonesia tahun 1998, sistem politik mulai berubah. Kini kepala pemerintahan dipilih langsung. Presiden dipilih langsung. Gubernur dipilih langsung. Bupati, walikota juga dipilih langsung. Metode dan kultur kompetisi berubah. Seseorang menjadi presiden, gubernur, walikota bukan lagi ditentukan partai. Mereka terpilih bukan lagi karena petunjuk pejabat, juga bukan lagi dipilih oleh anggota parlemen. Mereka menjadi pemimpin pemerintahan karena dipilih langsung oleh ratusan ribu bahkan jutaan pemilih.

Politik menjadi tak pasti. Siapa yang menang, siapa yang kalah, susah kita prediksi. Calon partai besar bisa kalah. Presiden yang ingin menjadi presiden lagi juga bisa kalah. Orang mulai mencari pegangan baru untuk memahami sebab musabab kemenangan dan kekalahan seseorang dalam Pemilu yang dipilih langsung.

Melihat fenomena inilah maka lembaga survey mulai bertumbuhan bagaikan Jamur pada musim hujan. Lembaga survey tersebut ada banyak macam ragamnya mulai dari yang dikelola secara professional, sampai dengan yang dikelola secara asal-asalan. Cuman ikut Kursus 2-3 hari saja mereka langsung berani menawarka jasa surveynya pada setiap kandidat yang bertarung. Sehingga banyak kandidat yang salah langkah dalam menerapkan strateginya karena tidak validnya survey yang dilakukan.

Misalnya masalah pengambilan sampel saja masih banyak masalah. Contohnya untuk Untuk melakukan survey Sebuah lembaga membutuhkan 15.000 sampel, tentu biayanya sangat mahal. Untuk sampel 1.000 saja sekitar 100 juta. Semakin besar semakin mahal. Akibatnya, hasil survei sesuai yang diminta dan dipublikasikan oleh kandidat tertentu atau karena dorongan yang kuat untuk mencari uang, lembaga survei melakukan black campaign.

Selain itu munculnya lembaga pengumpul jajak pendapat, yang rangkap menjadi konsultan politik. Di sinilah kadang konflik interes terjadi, bisa seorang pollster sekaligus konsultan politik. "industri" tim sukses dan survei ini kian marak. Untuk itu Konsultan politik harus bersikap profesional dan bersikap jujur tentang aneka kelemahan dari survei yang dilakukan atau dilakukan pihak lain. Mereka juga harus mau bersikap jujur untuk memberitahukan siapa yang mensponsori survei dan jajak pendapat yang mereka lakukan. Konsultan politik yang profesional adalah yang mampu mengantarkan kliennya ke tujuan dengan cara-cara yang cerdas, bermartabat, dan efisien.

Bagaimana pun, demi profesionalitas, kita harus memisahkan antara pekerjaan pollster dengan konsultan politik. Jika kita bekerja dengan kode etik yang jelas, seperti dokter, pengacara atau wartawan, maka profesionalitas kita juga akan terjaga.

Kalau saya mau bilang survey di Indonesia hanya mengikuti trend saja, ini terbukti pada hasil survey Golkar. Banyak lembaga survey yang sering meleset, misalnya pada 1999 Golkar diramlakna hanya 12% ternyata hasilnya 22 %. Tidak hanya sampai disitu, pada 2004 juga terjadi hal yang sama. hasil lembaga survei menilai kalau Golkar hanya akan mendapat 13% suara, tapi ternyata malah menjadi 22% suara hasil sebenarnya. Nah sekarang kita lihat apakah prediksi lembaga survey akan terbukti pada Pemilu 2009 ini ?